http://ariefrisman.com/article/135101/pph-21-atas-belanja-pegawai-bendahara-pemerintah.html

 

PPh 21 atas Belanja Pegawai (Bendahara Pemerintah)

  Bab II 

Pajak Penghasilan pasal 21/26 atas Belanja Pegawai

  1. Jenis Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21/26

Bendahara pemerintah membayar imbalan kerja kepada dua kelompok pegawai yaitu pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. Adapun  jenis penghasilan yang diterima oleh mereka di antaranya adalah sebagai berikut :

No Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gaji, tunjangan-tunjangan,premi asuransi, honor, penghasilan lainnya
2 Non PNS Upah, Honor, Hadiah, penghasilan lainnya
  1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Seperti yang tercantum di pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
di atas Rp   50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 15%
di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 25%
di atas Rp 500.000.000 30%

 

Tarif PPh pasal 17 tersebut diatas adalah berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan tarif PPh lebih tinggi 20% dari tarif yang berlaku sehingga pengenaan tarifnya lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Khusus untuk penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi non PNS yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20% kecuali jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara dimana Subjek Pajak Luar negeri tersebut berdomisili, maka pajak disesuaikan dengan pasal dalam perjanjian tersebut.

 

Contoh pengenaan tarif PPh pasal 17 UU PPh :

 

  1. Tn. Ali menerima penghasilan kena pajak Rp. 45.000.000

Maka :                               5% x 45.000.000

PPh terutang   =  Rp. 2.250.000

 

  1. Tn. Adi menerima penghasilan kena pajak Rp. 150.000.000

Maka :   5% x   50.000.000      =           2.500.000

15% x 100.000.000     =          15.000.000 +

PPh terutang                                      =          17.500.000

(keliru jika PPh = 15% x 150.000.000)

 

  1. Tn. Ari menerima penghasilan kena pajak Rp. 320.000.000

Maka :                                         5% x  50.000.000     =            2.500.000

15% x 200.000.000     =          30.000.000

25% x   70.000.000     =          15.000.000 +

PPh terutang                                      =          17.500.000

(keliru jika PPh = 25% x 320.000.000)

 

  1. Tn. Ayi menerima penghasilan kena pajak Rp. 520.000.000

Maka :                                        5%    x     50.000.000   =               2.500.000

15%   x  200.000.000  =            30.000.000

25%   x  250.000.000  =            62.500.000

15%    x     20.000.000  =            30.000.000 +

PPh terutang                                      =          125.000.000

(keliru jika PPh = 30% x 520.000.000)

 

  1. Mr. Van Persie (Subjek Pajak Luar Negeri) menerima honor dari sebuah instansi pemerintah   sebagai pembicara tamu sebesar Rp. 20.000.000

PPh terutang = 20% x 20.000.000 =    Rp. 4.000.000

 

  1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak,  Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berhak atas pengurangan atas penghasilan netto-nya, pengurang tersebut disebut   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP itu sendiri diatur pada   pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Besaran angka PTKP yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012 adalah :

a. Rp 15.840.000 , untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp   1.320.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp    1.320.000   tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

untuk setiap keluarga.

No Status PTKP (2009 s.d 2012)
1 TK/0 15.840.000
2 TK/1 17.160.000
3 TK/2 18.480.000
4 TK/3 19.800.000
5 K/0 17.160.000
6 K/1 18.480.000
7 K/2 19.800.000
8 K/3 21.120.000

 

Sedangkan mulai 1 Januari 2013   berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012,  besaran angka PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sebagai berikut :

a. Rp 24.300.000 , untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp   2.025.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp    2.025.000,  tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

untuk setiap keluarga.

Contoh :

 

  1. Tn.  Ajie, memiliki 1 istri dan 2 anak maka PTKP-nya adalah K/2

Perhitungan PTKP K/2:

Keterangan Jumlah Jumlah
Pribadi 24.300.000
Kawin 2.025.000
2 tanggungan =2 x 2.025.000 4.050.000
Jumlah PTKP K/2 30.375.000

 

  1. Tn. Dude, memiliki 2 istri dan 3 anak kandung (dari istri pertama)

Maka PTKP-nya adalah K/3, nilai PTKP untuk kawin hanya sekali saja tidak ada 2K atau KK.

Perhitungan PTKP K/3 :

 

Keterangan Jumlah Jumlah
Pribadi 24.300.000
Kawin 2.025.000
3 tanggungan = 3 x 6.075.000
Jumlah PTKP K/3 32.400.000

 

  1. Tn. Boy status menikah dan telah dikaruniai seorang anak, namun status pernikahan mereka adalah pernikahan siri.  Maka PTKP Tn. Boy adalah TK/0 karena status K/1 harus dibuktikan dengan kartu keluarga sedangkan Tn. Boy belum bisa memiliki dokumen tersebut.

 

TK/0 = Rp. 24.300.000

 

  1. Ny. Diah seorang PNS, bersuamikan seorang pegawai BUMN, mereka dikaruniai 2 orang anak.  Maka PTKP Ny. Diah untuk penghitungan PPh pasal 21 di kantornya adalah TK/0, sedangkan PTKP suami Ny. Diah adalah K/2.

 

TK/0 = Rp. 24.300.000

  1. Tn. Robi, masih single menanggung ibu kandungnya yang kini tinggal serumah dengan Robi, maka PTKP-nya adalah TK/1.

 

Perhitungan PTKP TK/1 :

 

Keterangan Jumlah Jumlah
Pribadi 24.300.000
1 tanggungan 2.025.000
Jumlah PTKP TK/1 26.325.000

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk penghitungan PPh pasal 21 secara lengkap adalah sebagai berikut :

 

No Status PTKP (mulai 1 Jan 2013)
1 TK/0 24.300.000
2 TK/1 26.325.000
3 TK/2 28.350.000
4 TK/3 30.375.000
5 K/0 26.325.000
6 K/1 28.350.000
7 K/2 30.375.000
8 K/3 32.400.000

 

 

 

  1. Penghitungan PPh pasal 21

 

4.1  PPh 21 atas penghasilan tetap yang diterima PNS

 

Gaji Pokok                               Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Premi Asuransi                        Rp. ….

Penghasilan teratur lainnya   Rp. …. +

Jumlah Penghasilan bruto      Rp. ….

Pengurang-pengurang :

Biaya Jabatan  Rp. …..

Iuran Pensiun  Rp. ….. +

Jumlah Pengurang                  Rp. ….   _

Penghasilan Netto                   Rp. ….

PTKP (…/…)                             Rp. ….   _

Penghasilan Kena Pajak          Rp. ….

 

PPh pasal 21 terutang = tarif PPh pasal 17  x Penghasilan kena pajak

 

Keterangan :

  1. Biaya Jabatan adalah merupakan pengurang penghasilan bruto yang hanya dapat diberikan kepada seorang pegawai tetap.  Besaran angka untuk biaya jabatan adalah Rp. 6.000.000 per tahun atau Rp. 500.000 per bulannya.
  2. Iuran pensiun yang menjadi pengurang penghasilan bruto adalah iuran pensiun yang dipotong dari masing-masing pegawai tetap. Khusus untuk PNS jumlah iuran pensiun adalah 4,75% sedangkan jumlah iuran Tunjangan hari Tua (THT) adalah 3,25%, masing-masing dikalikan dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak.
  3. Salah satu Tunjangan yang diperoleh PNS adalah tunjangan anak, jumlah tunjangan yang diperoleh adalah maksimal 2 (dua) orang tanggungan, namun untuk penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jumlah tanggungan yang diperbolehkan adalah tetap maksimal 3 (tiga) orang tanggungan.

 

Contoh penghitungan :

Nyonya Denisa adalah seorang PNS yang bersuamikan pegawai swasta, mereka dikaruniai 2 orang anak.  Tahun 2013 menerima penghasilan sbb :

Gaji pokok perbulan adalah Rp. 2.400.000, selain itu juga menerima beberapa tunjangan diantaranya tunjangan beras, tunjangan umum, dan tentu saja tunjangan suami dan tunjangan anak.

 

Keterangan :

PTKP untuk Ny. Denisa dalam rangka penghitungan PPh pasal 21 adalah TK/0. Meski sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, PTKP-nya adalah TK/0 karena yang berhak menyandang PTKP K/2 adalah suaminya.

 

4.2  PPh 21 atas penghasilan tetap yang diterima Pensiunan PNS

 

Uang Pensiun                          Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Premi Asuransi                        Rp. ….

Penghasilan teratur lainnya   Rp. …. +

Jumlah Penghasilan bruto      Rp. ….

Pengurang-pengurang :

Biaya Pensiun                          Rp. ….   _

Penghasilan Netto                   Rp. ….

PTKP (…/…)                             Rp. ….   _

Penghasilan Kena Pajak          Rp. ….

 

PPh pasal 21 terutang = tarif PPh pasal 17  x Penghasilan kena pajak

 

Keterangan :

  1. Biaya Pensiun adalah merupakan pengurang penghasilan bruto yang hanya dapat diberikan kepada seorang pensiunan.  Besaran angka untuk biaya jabatan adalah Rp. 2.400.000 per tahun atau Rp. 200.000 per bulannya.

 

Contoh :

Raden Suryaman, bersatus kawin dengan dua orang tanggungan, menerima uang pensiun setiap bulan Rp. 3.000.000

 

 

 

4.3  PPh 21 atas upah

 

Terdapat beberapa jenis upah yang biasanya dibayarkan oleh pihak pemberi kerja, meliputi upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan atau upah borongan.

 

 

Terdapat beberapa jenis upah yang biasanya dibayarkan oleh pihak pemberi kerja, meliputi upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan atau upah borongan.

Upah yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah upah yang melebihi batasan upah tidak kena pajak sebesar Rp. 200.000 per hari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000.

 

PPh pasal 21 atas upah = tarif PPh WP OP x (jumlah upah – Upah tidak kena pajak)

 

Contoh Penghitungan :

  1. Upah harian

Teddy dengan status belum menikah pada bulan Januari 2013 melakukan perbaikan gedung di sebuah kantor pemerintah daerah. Ia bekerja selama 3 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari                                                                                Rp 200.000

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan

pemotongan PPh                                                                       Rp 200.000

Penghasilan Kena Pajak sehari                                                  Rp           0

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:                                  Rp           0

Jika diakumulasikan sampai hari ketiga

3 x Rp. 150.000 = Rp. 450.000

Jumlah ini ternyata masih dibawah Rp. 2.025.000 maka sampai hari ketiga tidak terutang PPh pasal 21.

 

Sentot dengan status belum menikah pada bulan Januari 2013 bekerja sebagai buruh harian PT Harapan Sentosa. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari                                                     Rp 200.000,00

batas upah tidak kena pajak                           Rp 200.000,00

Penghasilan Kena Pajak sehari                       Rp              0,00

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:       Rp              0,00

 

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 2.025.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Jumlah upah s.d hari ke-10 = 10 x 200.000 = Rp. 2.000.000

 

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 2.025.000, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11  (Rp 200.000,00 x 11)                 Rp 2.200.000

PTKP sebenarnya: 11 x (Rp 24.300.000 / 360)           Rp    742.500

Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11                       Rp 1.457.500

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11

5% x Rp 1.457.500,00                                                 Rp      72.875,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10       Rp                 0,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11   Rp      72.875,00

 

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Sentot sebesar:

Rp 200.000,00 – Rp 72.875,00 = Rp 127.125,00

 

Misalkan Sentot bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke – 12 adalah sebagai berikut :

hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari                                                                 Rp    200.000,00

PTKP sehari

untuk WP sendiri (Rp 24.300.000 : 360)                     Rp      67.500,00

Penghasilan Kena Pajak                                              Rp    132.500,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 132.500,00                                                    Rp          6.625,00

Sehingga pada hari ke-12, Sentot menerima upah bersih sebesar:

Rp 200.000,00 – Rp 6.625,00 = Rp 193.375,00

 

  1. Upah satuan

Contoh :

Beni (TK/0) adalah seorang pekerja yang ikut terlibat dalam sebuah proyek di sebuah satker. Upah yang dibayar adalah berdasarkan jumlah unit satuan yang diselesaikannya yaitu Rp. 75.000/buah, serta dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari) diselesaikan sebanyak 24 unit dengan upah Rp. 1.800.000, dibayarkan di akhir minggu Maret  2013.

Maka :

 

  1. Upah borongan

Contoh : akhir Juni 2010 Romi memperoleh upah borongan atas pengerjaan sebuah proyek yang dilakukan selama 2 hari sebesar Rp. 450.000

 

 

  1. Upah harian/satuan/borongan/honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tapi Dibayarkan Secara Bulanan

 

Wardi (K/0) : Bekerja di perusahaan elektronik dengan dasar upah harian dibayarkan bulanan.
Januari 2013, wardi bekerja 20 hari @ Rp 150.000

 

Upah Sehari Rp150.000
Upah Bulan Januari Rp3.000.000
Ph netto setahun Rp36.000.000
PTKP (K/0) Rp26.325.000
Ph Kena Pajak Rp 9.675.000
PPh Pasal 21 setahun = 5% x 9.675.000 = Rp483.750
PPh Pasal 21 sebulan = 1/12 x 483.750 = Rp40.312

 

 

4.4  PPh 21 atas honor

 

Honor yang dibayarkan oleh Bendaharawan Pemerintah dapat diberikan kepada 2 (dua) pihak, yaitu kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dan kepada non PNS. Pembayaran honor kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dipotong PPh pasal 21 dan bersifat final.   Pengenaan PPh 21 atas pembayaran honor atau penghasilan lainnya di luar penghasilan yang rutin diterima kepada para pejabat negara, PNS, TNI dan POLRI yang didanai dari APBN/APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010. Pengenaan tarif PPh pasal 21 atas penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

 

No Golongan PNS/TNI/POLRI Tarif PPh pasal 21 (final)
1 Pejabat Negara/Golongan IV/Perwira Menengah dan Tinggi/Komisaris Polisi/  dan pensiunannya 15%
2 Golongan III/Perwira Pertama dan pensiunannya 5%
3 Golongan I dan II/Tamtama dan Bintara 0%

 

Pembayaran honor kepada penerima penghasilan yang ber-status bukan PNS dikelompokan menjadi tiga, yaitu :

  1. Honor untuk kelompok bukan pegawai, diantaranya pengajar, tenaga ahli, pembawa acara, penyuluh, peneliti, pemberi jasa dalam segala bidang, dll

–       Honor yang bersifat tidak berkesinambungan : PPh pasal 21 yang dipotong adalah tarif normal (sesuai tarif PPh pasal 17 UU PPh) atas 50% dari jumlah honor yang diterimanya.

–       Honor yang bersifat berkesinambungan : PPh pasal 21 yang dipotong adalah tarif normal (sesuai tarif PPh pasal 17 UU PPh) atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto.  Adapun jika si penerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari tempat lainnya maka besarnya penghasilan bruto adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan.

  1. Honor untuk pegawai tidak tetap

PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan kena pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP

  1. Honor untuk Subjek Pajak orang pribadi Luar Negeri

Honor yang dibayarkan kepada penerima penghasilan yang merupakan subjek pajak luar negeri dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif yang sesuai dengan tax treaty/P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda).

 

Contoh (1) PPh pasal 21 atas honor :

 

Bendaharawan sebuah universitas negeri ABC di Bandung pada bulan Nopember 2011 membayar honor atas sebuah kegiatan kepada pihak-pihak berikut ini :

  1. Profesor Dudung (PNS, guru besar Universitas Negeri SRI Jakarta) sebesar Rp. 7.000.000
  2. Profesor Dadang (PNS, guru besar Universitas Negeri ABC) sebesar Rp. 5.000.000
  3. Mr. John Terry (pembicara tamu dari negara Eropa) sebesar Rp. 10.000.000
  4. Tn. Supardi Lee (non PNS, pembicara tamu) sebesar Rp. 5.000.000
  5. Tn. Beni (PNS, dosen golongan IIId) sebesar Rp. 3.000.000
  6.   Ny. Reni (PNS, staf universitas negeri ABC, golongan IId, sebesar Rp. 1.000.000

 

Maka penghitungan PPh atas honor yang dibayarkan kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah sebagai berikut :

 

No Penghitungan PPh Jumlah PPh (Rp) Jenis PPh
15% x Rp. 7.000.000 1.050.000 PPh pasal 21
15% x Rp. 5.000.000 750.000 PPh pasal 21
20% x Rp. 10.000.000 2.000.000 PPh pasal 26
5% x 50% x Rp. 5.000.000 125.000 PPh pasal 21
5% x Rp. 3.000.000 150.000 PPh pasal 21
0% x Rp. 1.000.000 0 PPh pasal 21

 

Contoh (2)

 

PPh pasal 21 atas honor diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan :

 

Sebuah Kantor Pelayanan Pajak Pratama membayar fee sebesar Rp. 5.000.000 kepada Fadil atas jasa perbaikan beberapa komputer.

Jika Fadil memiliki NPWP :

PPh pasal 21 terutang adalah : 5% x 50% x Rp. 5.000.000 = Rp. 125.000,00

Jika Fadil tidak memiliki NPWP :

PPh pasal 21 terutang adalah : 5% x 120% x 50% x Rp. 5.000.000 = Rp. 150.000,00

 

 

Contoh (3)

PPh pasal 21 atas honor diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan, serta menerima penghasilan lainnya    :

 

Dr. Halim adalah seorang dokter berstatus bukan PNS, menerima penghasilan dari sebuah Rumah Sakit Umum daerah kota X.  Dr. Halim yang telah ber-NPWP ini juga menerima penghasilan dari beberapa Rumah Sakit swasta. Berikut rincian penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak RSUD, dari masa Januari sd Juni :

 

Bulan (tahun 2011) Jumlah Honor (Rp.)
Januari 30.000.000
Pebruari 30.000.000
Maret 25.000.000
April 40.000.000
Mei 45.000.000
Juni 25.000.000

 

 

Contoh (4)

PPh pasal 21 atas honor diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan, namun tidak menerima penghasilan lainnya   :

 

Puspa SE, Ak. Seorang pengajar STAN Kementerian Keuangan RI,  tidak berstatus sebagai PNS, status masing single dan telah ber-NPWP.  Puspa hanya menerima penghasilan dari STAN

Bendahara STAN telah membayar honor kepada Puspa untuk masa Januari sampai dengan April 2013, sbb :

 

Bulan (tahun 2013) Jumlah Honor (Rp.)
Januari 5.000.000
Pebruari 4.500.000
Maret 4.800.000
April 5.100.000

 

Penghitungan PPh pasal 21 adalah sbb :

 

Contoh (5) PPh pasal 21 atas honor diterima oleh pegawai tidak tetap :

Sebuah kantor pemerintah membayar beberapa jenis penghasilan sbb :

  1. Honor Arman (satpam) status K/2 sebesar Rp. 1.500.000/bulan
  2. Honor Handi (cleaning service) status (TK/0) sebesar Rp. 1.200.000/bulan

Maka

No PTKP Ph kena pajak =Honor – PTKP bulanan PPh pasal 21
K/2 = Rp. 2.531.250/bulan   1.500.000 –2.531.250 0
TK/0 = Rp. 2.025.000/bulan 1.200.000 – 2.025.000 0

 

 

4.5  PPh 21 atas hadiah

 

Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas hadiah adalah hadiah yang bersifat kegiatan atau penghargaan.  Hadiah yang bersifat undian merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4(2) bersifat final.

Pengenaan PPh pasal 21 atas hadiah menggunakan tarif PPh pasal 17 atas jumlah hadiahnya atau atas jumlah penghasilan bruto (tanpa pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP)

PPh pasal 21 atas hadiah = tarif PPh pasal 17 UU PPh X jumlah hadiah

 

Contoh (1) :

Bendahara sebuah Kementerian memberikan hadiah kepada Amir (telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai pemenang pertama lomba pembuatan slogan sebesar Rp. 60.000.000.

 

Penghitungan PPh pasal 21 :

5%   X  Rp.  50.000.000 =  2.500.000

15%   X   Rp.  10.000.000 =  1.500.000 +

PPh pasal 21 terutang          4.000.000

 

Contoh (2) :

Bendahara sebuah Kementerian memberikan hadiah kepada Nasri (belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai juara pertama tenis meja dalam pertandingan olahraga antar penyandang cacat  sebesar Rp. 5.000.000.

 

Penghitungan PPh pasal 21 :

5%  X 120%   X  Rp.  5.000.000 =  Rp. 300.000

 

Tue, 11 Feb 2014 @23:41

Tags: pph 21 bendahara pemerintah