Category: Hukum di Indonesia (Law)


Welcome to Galihpradipto's Blog

-Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan (MKAPP) secara lengkap dapat diterapkan pada PT berdasarkan UU 40/2007 tentang perseroan terbatas, PP 27/1998 tentang penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan perseroan Terbatas, serta Permenkumham yang terkait dengan Perseroan Terbatas.

-MKAPP pada perseroan terbatas di bidang PERBANKAN juga diatur secara khusus dalam PP 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan PP 29/1999 tentang pengambilalihan Bank Umum dan peraturan BI yang terkait.

-MKAPP pada PERSEROAN TERBUKA di pasar modal juga diatur secara khusus dalam Peraturan Bapepam IX.G.1 tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan public atau emiten, dan peraturan Bapepam IX.H.1 tentang pengambilalihan Perusahaan Terbuka, serta peraturan Bapepam terkait lainnya.

-MKAPP pada PERUSAHAAN BUMN diatur dalam UU 19/2003 tentang BUMN serta PP 43/2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan perubahan bentuk Badan Hukum BUMN.

-MKAP pada Koperasi diatur dalam UU 25/1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan…

View original post 1,467 more words

Advertisements

denni

PERSEKUTUAN PERDATA

Persekutuan Perdata diartikan sebagai: Perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHPerdata).

Unsur Persekutuan Perdata:

  1. PP merupakan perjanjian (kontrak)
  2. Prestasi para pihak dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
  3. Tujuan untuk membagi keuntungan

Persekutuan Perdata merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya dalam persekutuan perdata modalnya tidak selalu uang, akan tetapi dapat berupa barang, kerajinan atau keterampilan.Dalam persekutuan perdata harus ada pembagian keuntungan. Dalam persekutuan perdata tidak boleh ada perjanjian yang keuntungannya untuk 1 orang, walaupun hal tersebut telah disepakati mereka. Unsurnya haru membagi keuntungan, jika tidak maka batal demi hukum.

Cara mendirikan

Konsensual (pasal 1624 KUHPerdata)

Akte Notaris: dimaksudkan untuk menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari mengenai tanggung jawab, pembagian hal dan kewajiban masing-masing pihak.

Pemasukan (inbreng) Pasal 1619 KUHPerdata

  1. Uang
  2. Barang
  3. Tenaga/kerajinan

Pengurusan

  1. Pengangkatan: disebutkan dalam anggaran…

View original post 638 more words

Kamis, 25 April 2013

Aspek Hukum dalam Ekonomi

Tugas Softskill “Aspek Hukum Dalam Ekonomi”
Nama                           : R. Farda Tantia
NPM                           : 25211690
Kelas                           : 2EB10
Mata Kuliah                 : Aspek Hukum Dalam Ekonomi #
Dosen                          : Desi Pujiati
Tema                           : Hukum Perjanjian
Tujuan                         : Menjelaskan tentang Hukum Perjanjian
Judul Karangan            : Hukum Perjanjian
Kerangka Karangan :
Pengantar :
1.      Sepintas Hukum Perjanjian
            A.    Istilah dan Pengertian Hukum Perjanjian
            B.     Asas Hukum Perjanjian
2.      Standar Kontrak
Isi Karangan :
1.      Macam-macam Perjanjian
2.      Syarat Sahnya Perjanjian dan Tahapan Penyusunan Perjanjian
            A.    Syarat Sahnya Perjanjian
            B.     Tahapan Penyusunan Perjanjian
3.      Saat Lahirnya Perjanjian
4.      Berakhirnya Perjanjian
            A.    Dasar Hukum Berakhirnya Perjanjian
            B.     Berakhir karena Undang- Undang dan Pejanjian
Penutup :
1.      Kesimpulan
2.      Daftar Pustaka
PENGANTAR :
1)      SEPINTAS HUKUM PERJANJIAN
            A.    Istilah dan Pengertian Hukum Perjanjian
Dalam praktik, selama ini kita belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti kontrak, perikatan, pertalian, atau persetujuan. Sebagai pembanding, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3, tahun 2003) kita menjumpai rumusan sebagai beikut.
a.      Perjanjian : 1. Persetujuan (tertulis dan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakatakan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu; 2. Syarat; 3. Tenggang waktu; 4. Persetujuan resmi antara dua Negara atau lebih dibidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya; 5. Persetujuan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik. Masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.
b.      Kontrak : 1. Perjanjian (tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya; 2. Persetujuan yang bersanksi hukum antara dua puhak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.
c.       Perikatan : 1. Pertalian; Perhubungan; 2. Perserikatan; Persekutuan.
Dalam Literatur hukum Indonesia, perumusan tentang materi perjanjian tergantung pada kehendak yang dikaitkan dengan sumber hukum yang diikutinya. Namun, semuanya kembali ke sumber awal hukum perikatan yang terdapat dalam Buku III KItab Undang- Undang Hukum Perdata yang resminya diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio.
Dari rumusna perjanjian yang tedapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keseluruhan isi rumusan-rumusan tersebut saling melengkapi dan mendekati isi rumusan yang terdapat dalam KUH Perdata seperti berikut, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (pasal 1313).
Rumusan hukum perjanjian terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pula dengan system terbuka KUH Perdata seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Ketentuan Pasal 1338 alenia (1) KUH Perdata merupakan pasal yang paling popular karena disinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupunada juga yang menyandarkannya pada pasal 1320 KUH Perdata.
Hukum perjanjian atau perikatan dapat ditelusuri di 18 Bab atau 631 pasal dalam buku III KUH Perdata, mulai Pasal 1233 sampai Pasal 1864, dan ketentuan perundang-undangan lainnya sebagai perbaikan atau yang melengkapi ketentuan yang dianggap sudah ketinggalan zaman.
Didalam KUH Perdata, hal yang mengatur perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, biaya tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian merupakan perjanjian yang bersifat khusus. Perjanjian ini pada berbagai kepustakaan hukum disebut dengan perjanjian nominaat (bernama). Diluar KUH Perdata, dikenal juga perjanjian laimmya, seperti kontrak proction sharing, kontrak joint ventura, kontrak karya, leasing, beli sewa, dan franchise. Perjanjian jenis ini diatur dengan undang-undang tersendiri dan biasanya disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam era globalisasi saat ini.
            B.     Asas Hukum Perjanjian
Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas kebebasan mengadakan perjanjian (konttak), asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.
a.      Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian
Kebebasan mengadakan perjanjian merupakan salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku didunia. Asas ini member kebebasan kepada setiap warga Negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) Perdata menyebutkan, “ Semua perjanjian uyang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Asas Kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang member kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk; 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian; 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis; 5. Memerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.
Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang- undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasanhukum yang berlaku.
b.      Asas Konsensualisme
Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme, berasal dari kata consensus yang berarti sepakat.
Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.
c.       Asas Pacta Sunt Servanda
Asas Pacta Sunt Servanda atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum (janji wajib ditepati) terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”
d.      Asas Itikad Baik
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.
e.       Asas Kepribadian
Asas Kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam pasal 1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri.” Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasak 1340 KUH Perdata, “ Perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.”
 
2)      STANDAR KONTRAK
Didalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah standarized agreement atau standarized contract. Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan istilah standaarized voorwaarden, standard contract. Mariam Badrulzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, sehingga , memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.
Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurut Hondius Dalam Purwahid Patrik menyatakan bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang di muat dalam beberapa perjanjian yang masih akan di buat, yang jumlahnya tidak tertentu tanpa merundingkan terlebih dahulu isinya. Syarat baku yang disebutkan umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada asasnya isi perjanjian yang di bakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi
Suatu kontrak harus berisi : 1. Nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak; 2. Subjek dan jangka waktu kontrak; 3. Lingkup Kontrak; 4. Dasar-dasar pelaksanaan kontrak; 5. Kewajiban dan tanggung jawab; 6. Pembatalan kontrak.
ISI KARANGAN :
1)      MACAM-MACAM PERJANJIAN
·         Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan perjanjian dengan beban.
·         Perjanjian sepihak dan perjanjian timbale balik
·         Perjanjian  konsensuil, formal dan riil
·         Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran.
2)      SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN
A.    Syarat Sahnya Perjanjian
Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “ Suatu perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata  Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
·         Kesepakatan Kedua Belah Pihak
Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak abtara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
·         Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak merupakan penjabaran cakap hukum, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum.
·         Adanya Obyek Perjanjian
Rumusan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan untuk sahnya perjanjian memerlukan syarat, “Suatu hal tertentu”. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuta sesuatu”.
·         Adanya Kausa yang Halal
Pasal 1320 KUH Perdata sendiri juga tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan kausa yang halal. Di dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan, “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada satu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang diyatakan itu, perjanjiannya adalah sah.”
B.     Tahapan Terjadinya Perjanjian
Tahapan Penyusunan perjanjian biasanya dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pra-penyusunan perjanjian, tahap penyusunan perjanjian, dan tahap pasca penandatanganan perjanjian.
3)      SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN
Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi ; 1. Kesempatan penarikan kembali penawaran; 2. Penentuan resiko; 3. Saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluarsa; 4. Menentukan  tempat terjadinya perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.
Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).
Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian.
Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:
a.      Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.
b.      Teori Pengiriman (Verzending Theori)
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.
c.       Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.
d.      Teori penerimaan (Ontvangtheorie)
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.
4)      BERAKHIRNYA PERJANJIAN
            A.    Dasar Hukum Berakhirnya Perjanjian
Sampai saat ini, pedoman atau dasar hukum yang dipakai sebagai landasan berakhirnya perjanjian (perikatan) masih merujuk pada isi Pasal 1381 KUH Perdata, yang dalam beberapa hal telah ketinggalan zaman. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, “Perikatan-perikatan dapat dihapus; 1. Karena pembayaran; 2.  Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; 3. Karena pembaruan utang; 4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi; 5. Karena percampuran utang; 6. Karena pembebasan utangnya; 7. Karena musnahnya barang yang terutang; 8. Karena kebatalan dan pembatalan; 9. Karena berlakunya suatu syarat batal; 10. Karena lewatnya waktu.
            B.     Berakhirnya Karena Undang-Undang dan Perjanjian
Rumusan berakhirnya perjanjian dalam KUH Perdata tidak menjelaskan apakah karena perjanjian atau undand-undang. Namun, secara tersirat KUH Perdata telah mengatakan atau memuat hal itu secara insklusif. Dari praktik, dapat diamati perjanjian (perikatan) yang berakhir karena Undang- Undang adalah ; 1. Konsinyasi; 2. Musnahnya barang yang terutang; 3. Kadaluarsa. Adapun perjanjian (perikatan) yang berakhir karena perjanjian adalah ; 1. Pembayaran; 2. Novasi (pembaruan utang); 3. Kompensasi; 4. Percampuran utang (konfusio); 5. Pembebasan utang; 6. Kebatalan atau pembatalan; dan 7. Berlaku syarat batal.
Demikian garis besar bagaimana dan kapan berakhirnya suatu perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya.
PENUTUP :
1)      KESIMPULAN
Jadi pada intinya tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian yang disepakati oleh masing- masing pihak. Sehingga perjanjian merupakan konsekuensi logis daripada perjanjian.
2)      DAFTAR PUSTAKA
Komandoko, Gamal. 2008. Kumpulan Contoh Surat Kontrak dan Perjanjian Resmi, Cetakan Kelima. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
Salim, H. S.. 2008. Hukum Kontrak,Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti. 1979. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Subekti dan Tjitrosidibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga puluh Sembilan. Jakarta: Pradnya Paramita.
Wicaksono, Frans Satriyo. 2008. Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak. Jakarta: Visimedia.
https://i2.wp.com/images.hukumonline.com/frontend/lt4d37c414e08df/lt4fa7a38cd5387.jpg

 

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan persetujuan, perikatan, perjanjian dan kontrak ada baiknya kami paparkan definisi masing-masing.

Definisi persetujuan dapat kita temui dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengenai perikatan, disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian” (hal. 1) membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Demikian menurut Subekti.

Berikut definisi Subekti mengenai perikatan:

“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Adapun perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Kemudian, definisi kontrak (contract) menurut “Black’s Law Dictionary,diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yangmenciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.

 

Selain itu, Ricardo Simanjuntak dalam bukunya “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis” (hal. 30-32) menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihakyang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Jadi, dari pendapat para sarjana hukum tersebut di atas, persamaan yang dapat kita simpulkan antara lain:

–         persetujuan sama dengan perjanjian;

–         baik persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak atau lebih.

–         Dasar hukum persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak, mengacu pada KUHPerdata.

Mengenai perbedaannya, dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, kita dapat melihat perbedaannya adalah pada tahapan dan implikasinya.

Secara singkat, perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan,-perikatan,-perjanjian,-dan-kontrak

Selasa, 12 Juni 2012

Hukum Perjanjian (Prof. Subekti, S.H.)

SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;;Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat seuatu perjanjian :
1.  Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;BATAL DAN PEMBATALAN SUATU PERJANJIAN
Dalam Hukum Perjanjian ada 3 sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu :
1. Paksaan;
2. Kekhilafan;
3. Penipuan;

SAAT DAN TEMPAT LAHIRNYA PERJANJIAN
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu , adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timba balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Sepakat yang diperlukan untu melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai , apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran.

PERSONALIA DALAM SUATU PERJANJIAN
Yang dimaksudkan dengan personalia disini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian.
Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau diminta ditetapkannya suatu janji untuk dirinya sendiri”.
Suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dan perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh  hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN
Perjanjian dibagi dalam tiga macam :
1. Perjanjian untuk memberikan menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;
hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan : Prestasi

Untuk melakukan suatu perjanjian, lebih dalulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan  suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli misalnya, hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat dan waktu pembayaran, bagaimana kalau musnah di perjalanan dan lain sebagainya.

Norma suatu perjanjian, yaitu : Undang-undang, kebiasaan dan kepatutan yang diatur dalam :
Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk “segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda teogeder trouw; dalam bahasa Inggris ingood faith, dalam bahasa Perancis de bonne foi). Norma yang dituliskan diatas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian.


WANPRESTASI DAN AKIBAT-AKIBATNYA
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (Bandingkan : wanbeher yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk). Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai, ada empat macam, yaitu :
a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
b. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
c. peralihan resiko;
d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim;

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada si berutang (debitur) jika ia lalai atau alpa :
1. Biaya : segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
2. Ganti rugi : kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga : kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa belanda : winstderving) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

PEMBELAAN DEBITUR YANG DITUDUH LALAI
a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeur).
b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (exceptio non adimpleti contractus).
c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan hak nya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak : bahasa belanda : rechtsverwerking).

 R I S I K O
Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.
Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1237 :
“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

Dalam bagian khusus, memang kita ketemukan beberapa pasal  yang mengatur soal risiko. Jika kita bandingkan pasal 1460 ( risiko dalam jual beli) dengan pasal 1545 (risiko dalam tukar menukar), maka ternyatalah dua pasal itu, kedua-duanya mengatur soal risiko dalam suatu perjanjian yang timbal balik tetapi sangat berbeda satu sama lain!
Pasal 1460 mengatakan :
“Jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhakmenuntut harganya”.
Sebaliknya Pasal 1545 menetukan :
Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan pihak yang tekah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar itu”.

CARA-CARA HAPUSNYA SUATU PERIKATAN
Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapunya suatu perikatan :
1) pembayaran;
2) penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3) pembaharuan utang;
4) perjumpaan utang atau kompensasi;
5) percampuran utang
6) pembebasan utang;
7) musnahnya barang yang terutang;
8) batal/pembatalan;
9) berlakunya suatu syarat batal dan
10) lewatnya waktu.

JUAL BELI
Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 
Pasal 1458
“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu nelum diserahkanmaupun harganya belum dibayar”.

Sifat yang penting dari jual beli menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligator” saja. Artinya, jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia barumemberikan hak danmeletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberika kepada si pembeli untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual.
Pasal 1471 : “Jual beli orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk ganti rugi, jika si pembeli tidak mengetahui bahwa kepunyaan itu milik orang lain”.

Risiko dalam jual beli, menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diletakkan pada pundaknya si pembeli. Bahwa untuk membatasi kemungkinan keganjilan-keganjilan yang dapat timbul karena peraturan tersebut, pasal tersebut dibatasi berlakunya, hingga hanya mengenai barang tertentu saja yang musnah sebelum diserahkan kepada si pembeli.

SEWA – MENYEWA
Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Sewa -menyewa 
“Sewa menyewa, ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu, barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaanya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.  Kalau seorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar suatu apa, maka yang terjadi itu adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi sewa-menyewa.

Diposkan oleh di 23.43
———————————————————————————————————————

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

 A. PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.   Perjanjian adalah sumber perikatan.

A.1.     Azas-azas Hukum Perjanjian

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

  1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
  1. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas  dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

A.2.  Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
  1. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  harus cakap menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang  oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.  Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

–          Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

(i)           Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

(ii)          Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

–          Mereka yang berada di bawah pengampuan.

–          Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

–          Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

  1. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
  1. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian  haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan  syarat No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

A.3.    Kelalaian/Wanprestasi

Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:

  1. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
  2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
  3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

A.4.    Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

a.   Pembayaran

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela.  Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

c.   Pembaharuan utang atau novasi

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama.  Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.

d.   Perjumpaan utang atau Kompensasi

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur.  Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya.

Menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, kecuali:

(i)       Apabila penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum.

(ii)      Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.

(iii)     Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).

e.   Percampuran utang

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.

f.   Pembebasan utang

Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.

g.   Musnahnya barang yang terutang

Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

h.   Batal/Pembatalan

Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

Menurut Prof. Subekti  permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi   syarat   subyektif  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu:

(i)       Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim;

(ii)      Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu.

  1. i. Berlakunya suatu syarat batal

Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian.

j.    Lewat waktu

Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.  Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.

B.       STRUKTUR PERJANJIAN

Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari:

  1. Judul/Kepala
  2. Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat.
  3. Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan “premisse”.
  4. Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
  5. Penutup dari Perjanjian.

C.        BENTUK PERJANJIAN

Perjanjian dapat berbentuk:

  • Lisan
  • Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:

–          Di bawah tangan/onderhands

–          Otentik

C.1.     Pengertian Akta

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a.  Akta Di bawah Tangan (Onderhands)

b. Akta Resmi (Otentik).

Akta Di bawah Tangan

Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

(i)     Akta di bawah tangan biasa

(ii)    Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

(iii)   Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak  namun  penandatanganannya   disaksikan   oleh  atau di hadapan Notaris,

namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Akta Resmi (Otentik)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.  Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(i)     Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

(ii)    Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

(iii)   Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

C.2.     Perbedaan antara Akta Otentik dan Akta Di bawah Tangan

No. Perbedaan Akta Otentik Akta Di bawah tangan
1.2.

3.

4.

5.

DefinisiMateri

Pembuktian

Penggunaannya

Penyimpanan

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum (a.l. Notaris)Apa yang tercantum pada isi Akta otentik berlaku sebagai sesuatu yang benar (bukti sempurna), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain.

Bilamana disangkal oleh pihak lain maka pihak yang menyangkal itulah yang harus membuktikan bahwa akta itu tidak benar, dan akta otentik mempunyai tanggal yang pasti.

Dalam hal tertentu mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kemungkinan hilang lebih kecil, sebab oleh Undang-undang ditentukan, bahwa Notaris diwajibkan untuk menyimpan asli akta secara rapi di dalam lemari besi tahan api.

Akta yang dibuat oleh dan ditandatangani para pihakApa yang tercantum pada isi akta di bawah tangan (tulisan atau tanda tangannya) dapat merupakan kekuatan bukti yang sempurna selama tidak disangkal oleh pihak-pihak yang menggunakan akta tersebut.

Bilamana tulisan atau tanda tangannya disangkal oleh pihak lain, maka pihak yang memakai akta itulah yang harus membuktikan bahwa akta itu adalah benar.

Tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kemungkinan hilang lebih besar.

Daftar Pustaka

Buku

  1. Subekti, R, Prof, S.H. dan Tjitrosudibio, R, 2001, Kitab Undang Undang Hukum Perdata,  Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
  2. Subekti, R, Prof, S.H., Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa.

http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/

materi kuliah hukum perdata

Hukum Benda
Dan Hak-hak Kebendaan
Buku II BW

Hukum Benda
 Zekenrecht/ van zaken – buku II BW
 Termasuk dalam hukum harta kekayaan; yaitu kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, baik tertentu atau tidak, yang mempunyai nilai uang (Soedirman Kartohadiprojo); peraturan hubungan hukum yang bernilai uang (Van Apeldoorn)

Pengertian Benda:
 Benda/ zaak: tiap-tiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Psl 499 KUHPerd); segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum
 Zaak dalam KUHPerd: barang yang berwujud dan tak berwujud (misalnya hak); bagian dari harta kekayaan

Macam-macam Benda:

Menurut BW:
 Berwujud dan tak berwujud
 Bergerak (misalnya kendaraan, perabot rumah), sifatnya dapat dipindahkan, dibagi menjadi benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan; dan tak bergerak (misalnya tanah, bangunan)

Menurut Soebekti:
 Benda yang dapat diganti (Ex. uang); benda yang tidak dapat diganti (Ex. binatang ternak)
 Benda yang dapat diperdagangkan; benda yang tidak dapat diperdagangkan (Ex. Jalan, lapangan)
 Benda yang tidak dapat dibagi; benda yang tidak dapat dibagi
 Benda bergerak; benda tidak bergerak

Pengertian Hukum Benda
Semua kaidah hukum yang mengatur tentang apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda

Hak Kebendaan
 Pengertian: hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
 Ciri-ciri hak kebendaan: memberikan kekuasaan langsung atas benda; dapat dipertahankan terhadap setiap orang; selalu melekat pada benda

Pembagian hak-hak kebendaan
 Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan:
– Atas bendanya sendiri: hak eigendom, hak bezit
– Atas benda orang lain: hak opstal, erfpack, memungut hasil, hak pakai
 Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan: hak gadai dan hipotik

Hak Bezit
 Bezit: kedudukan berkuasa; yang menguasai suatu benda, baik dengan sendirinya atau melalui perantaraan orang lain, dan mempertahankan dan menikmatinya seperti hak milik (Psl 529 KUHPdt)
 Dibagi menjadi bezit jujur (didapatkan dengan sah misalnya jual beli, warisan;Psl 531) dan bezit tidak jujur (didapat dari pencurian;Psl 532)
 Bezit mendapatkan perlindungan hukum, hingga terbukti bahwa ia tidak berhak
 Dengan daluarsa, bezit dapat menjadi hak milik, jika tidak ada protes dari hak milik sebelumnya
 Cara memperoleh bezit:
– Dengan jalan occupatio: pengambilan benda, tanpa bantuan orang lain
– Dengan jalan traditio: pengoperan, dengan bantuan orang lain

Hapusnya bezit:
 Kekuasaan atas benda itu berpindah kepada orang lain
 Benda yang dikuasai telah ditinggalkan dan atau musnah

Hak Eigendom/ hak milik
 Eigendom: hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan penuh, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak mengganggu hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungknan akan dicabutnya hak itu demi kepentingan umum berdasarkan undang-undang, dengan pembayaran ganti rugi.
 Eigendom: Hak yang paling sempurna atas suatu benda
 Pemilik eigendom dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak

Cara memperoleh hak milik:
 Pewarisan
 Penyerahan
 Lewat waktu (daluarsa) — acquisitieve (memperoleh hak); dengan syarat:
– Harus ada bezit (jujur)
– Membezitnya harus terus-menerus, tidak terganggu, diketahui oleh umum, berturut-turut selama 20 tahun atau 30 tahun

Hapusnya hak milik:
 Orang lain memperoleh hak milik itu dengan cara yang sah (peralihan hak milik yang sah)
 Benda itu musnah
 Pemilik melepaskan benda itu

Hak Opstal
 Hak opstal/ hak numpang karang: hak kebendaan untuk mempunyai bangunan, gedung dan penanaman di ataspekarangan orang lain (Psl 712)
 Musnah karena:
– Jatuh ke tangan orang lain
– Pekarangan musnah
– Selama 30 tahun tidak dipergunakan
– Waktu yang diperjanjikan telah lampau
– Diakhiri oleh pemilik tanah

Hak Erfpacht
 Yaitu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan benda tidak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik, baik berupa uang atau hasil atau pendapatan (Psl 720)
 Berakhirnya:
– Hak erfpack jatuh ke tangan orang lain
– Musnaknya pekarangan
– Selama 30 tahun tidak dipergunakan
– Waktu yang diperjanjikan telah lampau
– Diakhiri oleh pemilik tanah

Hak Pakai Hasil
 Yaitu hak kebendaan untuk mengambil hasil benda milik orang lain, dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya (Psl 756)
 Hapusnya:
– Meninggalnya pemiliki hak
– Tenggang waktu yang telah diberikan telah lewat waktu
– Percampuran (jika hak milik dan hak pakai hasil berada di tangan satu orang)
– Pelepasan hak oleh penyandang hak pakai hasil, kepada pemilik
– 30 tahun tidak dipakai, daluarsa
– Musnahnya benda itu

Hak Gadai
 Yaitu hak kebendaan yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut (Psl 1150)
 Hak si pemegang hak gadai:
– Untuk menggadaikannya lagi (Psl 1155)
– Jika pemberi gadai melakukan wanprestasi (ingkar), si pemegang gadai berhak menjual barang tersebut (Psl 1156)
– Si pemegang hak gadai berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut (Psl 1157)
– Pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan tersebut, hingga waktu utang dilunasi (Psl 1159)

Kewajiban Pemegang Gadai:
 Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada si berutang, bila barang gadai akan dijual (Psl 1156)
 Pemegang gadai bertanggungjawab jika barang rusak atau hilang karena kelalaiannya (Psl 1157)
 Pemegang gadai harus memberikan hasil penjualan barang, setelah mengambil pelunasannya, dan menyerahkan kelebihannya pada si berhutang (Psl 1158)
 Si pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, jika utang telah lunas (Psl 1159)

Hapusnya Hak Gadai:
 Seluruh utang sudah terbayar
 Barang gadai musnah
 Barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai
 Barang gadai dilepaskan dengan sukarela

Hak Hipotik
 Adalah: hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Psl 1162)
 Hapusnya hipotik:
– Hapusnya perikatan pokoknya
– Si berpiutang melepaskan hipotinya

Legal Justice

PERBEDAAN  GADAI  dan  FIDUSIA
No Uraian Gadai Fidusia

1

Pengertian Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan…

View original post 2,081 more words

Purnama110393's Blog

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia dalam KUH Perdata dibagi dalam 4 buku yaitu:

Buku I, tentang Orang(van persoonen); mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Buku II, tentang Kebendaan(van zaken); mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak…

View original post 288 more words

Pinarta's Blog

Investment & Indonesia Capital Market

harikaryo

Just another WordPress.com site

Djunijanto Blog

Arek Soeroboyo, Bisa!!!

Pak Guru Bambang's Weblog

BERANILAH TAMPIL BEDA

eunchasiluets

Saatnya Ngampus Bukan Sekedar Status

desywu

My Garden of Words and Thoughts

Indra Putranto

Professional Training and Engineering

ilmu SDM

Rethinking Possibilities, Unleashing Human Potentials

Soldier of Fortune

Into a World of Illusion

ERIK KAKTUS Green Souvenir @ Merchandise

Green Souvenir for Green Wedding and Green Party, Green Campaign Party...

%d bloggers like this: