Tag Archive: Indonesia


http://ariefrisman.com/article/135101/pph-21-atas-belanja-pegawai-bendahara-pemerintah.html

 

PPh 21 atas Belanja Pegawai (Bendahara Pemerintah)

  Bab II 

Pajak Penghasilan pasal 21/26 atas Belanja Pegawai

  1. Jenis Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21/26

Bendahara pemerintah membayar imbalan kerja kepada dua kelompok pegawai yaitu pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. Adapun  jenis penghasilan yang diterima oleh mereka di antaranya adalah sebagai berikut :

No Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gaji, tunjangan-tunjangan,premi asuransi, honor, penghasilan lainnya
2 Non PNS Upah, Honor, Hadiah, penghasilan lainnya
  1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Seperti yang tercantum di pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
di atas Rp   50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 15%
di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 25%
di atas Rp 500.000.000 30%

 

Tarif PPh pasal 17 tersebut diatas adalah berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan tarif PPh lebih tinggi 20% dari tarif yang berlaku sehingga pengenaan tarifnya lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Khusus untuk penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi non PNS yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20% kecuali jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara dimana Subjek Pajak Luar negeri tersebut berdomisili, maka pajak disesuaikan dengan pasal dalam perjanjian tersebut.

 

Contoh pengenaan tarif PPh pasal 17 UU PPh :

 

  1. Tn. Ali menerima penghasilan kena pajak Rp. 45.000.000

Maka :                               5% x 45.000.000

PPh terutang   =  Rp. 2.250.000

 

  1. Tn. Adi menerima penghasilan kena pajak Rp. 150.000.000

Maka :   5% x   50.000.000      =           2.500.000

15% x 100.000.000     =          15.000.000 +

PPh terutang                                      =          17.500.000

(keliru jika PPh = 15% x 150.000.000)

 

  1. Tn. Ari menerima penghasilan kena pajak Rp. 320.000.000

Maka :                                         5% x  50.000.000     =            2.500.000

15% x 200.000.000     =          30.000.000

25% x   70.000.000     =          15.000.000 +

PPh terutang                                      =          17.500.000

(keliru jika PPh = 25% x 320.000.000)

 

  1. Tn. Ayi menerima penghasilan kena pajak Rp. 520.000.000

Maka :                                        5%    x     50.000.000   =               2.500.000

15%   x  200.000.000  =            30.000.000

25%   x  250.000.000  =            62.500.000

15%    x     20.000.000  =            30.000.000 +

PPh terutang                                      =          125.000.000

(keliru jika PPh = 30% x 520.000.000)

 

  1. Mr. Van Persie (Subjek Pajak Luar Negeri) menerima honor dari sebuah instansi pemerintah   sebagai pembicara tamu sebesar Rp. 20.000.000

PPh terutang = 20% x 20.000.000 =    Rp. 4.000.000

 

  1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak,  Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berhak atas pengurangan atas penghasilan netto-nya, pengurang tersebut disebut   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP itu sendiri diatur pada   pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Besaran angka PTKP yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012 adalah :

a. Rp 15.840.000 , untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp   1.320.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp    1.320.000   tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

untuk setiap keluarga.

No Status PTKP (2009 s.d 2012)
1 TK/0 15.840.000
2 TK/1 17.160.000
3 TK/2 18.480.000
4 TK/3 19.800.000
5 K/0 17.160.000
6 K/1 18.480.000
7 K/2 19.800.000
8 K/3 21.120.000

 

Sedangkan mulai 1 Januari 2013   berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012,  besaran angka PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sebagai berikut :

a. Rp 24.300.000 , untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp   2.025.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp    2.025.000,  tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

untuk setiap keluarga.

Contoh :

 

  1. Tn.  Ajie, memiliki 1 istri dan 2 anak maka PTKP-nya adalah K/2

Perhitungan PTKP K/2:

Keterangan Jumlah Jumlah
Pribadi 24.300.000
Kawin 2.025.000
2 tanggungan =2 x 2.025.000 4.050.000
Jumlah PTKP K/2 30.375.000

 

  1. Tn. Dude, memiliki 2 istri dan 3 anak kandung (dari istri pertama)

Maka PTKP-nya adalah K/3, nilai PTKP untuk kawin hanya sekali saja tidak ada 2K atau KK.

Perhitungan PTKP K/3 :

 

Keterangan Jumlah Jumlah
Pribadi 24.300.000
Kawin 2.025.000
3 tanggungan = 3 x 6.075.000
Jumlah PTKP K/3 32.400.000

 

  1. Tn. Boy status menikah dan telah dikaruniai seorang anak, namun status pernikahan mereka adalah pernikahan siri.  Maka PTKP Tn. Boy adalah TK/0 karena status K/1 harus dibuktikan dengan kartu keluarga sedangkan Tn. Boy belum bisa memiliki dokumen tersebut.

 

TK/0 = Rp. 24.300.000

 

  1. Ny. Diah seorang PNS, bersuamikan seorang pegawai BUMN, mereka dikaruniai 2 orang anak.  Maka PTKP Ny. Diah untuk penghitungan PPh pasal 21 di kantornya adalah TK/0, sedangkan PTKP suami Ny. Diah adalah K/2.

 

TK/0 = Rp. 24.300.000

  1. Tn. Robi, masih single menanggung ibu kandungnya yang kini tinggal serumah dengan Robi, maka PTKP-nya adalah TK/1.

 

Perhitungan PTKP TK/1 :

 

Keterangan Jumlah Jumlah
Pribadi 24.300.000
1 tanggungan 2.025.000
Jumlah PTKP TK/1 26.325.000

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk penghitungan PPh pasal 21 secara lengkap adalah sebagai berikut :

 

No Status PTKP (mulai 1 Jan 2013)
1 TK/0 24.300.000
2 TK/1 26.325.000
3 TK/2 28.350.000
4 TK/3 30.375.000
5 K/0 26.325.000
6 K/1 28.350.000
7 K/2 30.375.000
8 K/3 32.400.000

 

 

 

  1. Penghitungan PPh pasal 21

 

4.1  PPh 21 atas penghasilan tetap yang diterima PNS

 

Gaji Pokok                               Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Premi Asuransi                        Rp. ….

Penghasilan teratur lainnya   Rp. …. +

Jumlah Penghasilan bruto      Rp. ….

Pengurang-pengurang :

Biaya Jabatan  Rp. …..

Iuran Pensiun  Rp. ….. +

Jumlah Pengurang                  Rp. ….   _

Penghasilan Netto                   Rp. ….

PTKP (…/…)                             Rp. ….   _

Penghasilan Kena Pajak          Rp. ….

 

PPh pasal 21 terutang = tarif PPh pasal 17  x Penghasilan kena pajak

 

Keterangan :

  1. Biaya Jabatan adalah merupakan pengurang penghasilan bruto yang hanya dapat diberikan kepada seorang pegawai tetap.  Besaran angka untuk biaya jabatan adalah Rp. 6.000.000 per tahun atau Rp. 500.000 per bulannya.
  2. Iuran pensiun yang menjadi pengurang penghasilan bruto adalah iuran pensiun yang dipotong dari masing-masing pegawai tetap. Khusus untuk PNS jumlah iuran pensiun adalah 4,75% sedangkan jumlah iuran Tunjangan hari Tua (THT) adalah 3,25%, masing-masing dikalikan dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak.
  3. Salah satu Tunjangan yang diperoleh PNS adalah tunjangan anak, jumlah tunjangan yang diperoleh adalah maksimal 2 (dua) orang tanggungan, namun untuk penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jumlah tanggungan yang diperbolehkan adalah tetap maksimal 3 (tiga) orang tanggungan.

 

Contoh penghitungan :

Nyonya Denisa adalah seorang PNS yang bersuamikan pegawai swasta, mereka dikaruniai 2 orang anak.  Tahun 2013 menerima penghasilan sbb :

Gaji pokok perbulan adalah Rp. 2.400.000, selain itu juga menerima beberapa tunjangan diantaranya tunjangan beras, tunjangan umum, dan tentu saja tunjangan suami dan tunjangan anak.

 

Keterangan :

PTKP untuk Ny. Denisa dalam rangka penghitungan PPh pasal 21 adalah TK/0. Meski sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, PTKP-nya adalah TK/0 karena yang berhak menyandang PTKP K/2 adalah suaminya.

 

4.2  PPh 21 atas penghasilan tetap yang diterima Pensiunan PNS

 

Uang Pensiun                          Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Tunjangan ….                          Rp. ….

Premi Asuransi                        Rp. ….

Penghasilan teratur lainnya   Rp. …. +

Jumlah Penghasilan bruto      Rp. ….

Pengurang-pengurang :

Biaya Pensiun                          Rp. ….   _

Penghasilan Netto                   Rp. ….

PTKP (…/…)                             Rp. ….   _

Penghasilan Kena Pajak          Rp. ….

 

PPh pasal 21 terutang = tarif PPh pasal 17  x Penghasilan kena pajak

 

Keterangan :

  1. Biaya Pensiun adalah merupakan pengurang penghasilan bruto yang hanya dapat diberikan kepada seorang pensiunan.  Besaran angka untuk biaya jabatan adalah Rp. 2.400.000 per tahun atau Rp. 200.000 per bulannya.

 

Contoh :

Raden Suryaman, bersatus kawin dengan dua orang tanggungan, menerima uang pensiun setiap bulan Rp. 3.000.000

 

 

 

4.3  PPh 21 atas upah

 

Terdapat beberapa jenis upah yang biasanya dibayarkan oleh pihak pemberi kerja, meliputi upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan atau upah borongan.

 

 

Terdapat beberapa jenis upah yang biasanya dibayarkan oleh pihak pemberi kerja, meliputi upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan atau upah borongan.

Upah yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah upah yang melebihi batasan upah tidak kena pajak sebesar Rp. 200.000 per hari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000.

 

PPh pasal 21 atas upah = tarif PPh WP OP x (jumlah upah – Upah tidak kena pajak)

 

Contoh Penghitungan :

  1. Upah harian

Teddy dengan status belum menikah pada bulan Januari 2013 melakukan perbaikan gedung di sebuah kantor pemerintah daerah. Ia bekerja selama 3 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari                                                                                Rp 200.000

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan

pemotongan PPh                                                                       Rp 200.000

Penghasilan Kena Pajak sehari                                                  Rp           0

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:                                  Rp           0

Jika diakumulasikan sampai hari ketiga

3 x Rp. 150.000 = Rp. 450.000

Jumlah ini ternyata masih dibawah Rp. 2.025.000 maka sampai hari ketiga tidak terutang PPh pasal 21.

 

Sentot dengan status belum menikah pada bulan Januari 2013 bekerja sebagai buruh harian PT Harapan Sentosa. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari                                                     Rp 200.000,00

batas upah tidak kena pajak                           Rp 200.000,00

Penghasilan Kena Pajak sehari                       Rp              0,00

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:       Rp              0,00

 

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 2.025.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Jumlah upah s.d hari ke-10 = 10 x 200.000 = Rp. 2.000.000

 

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 2.025.000, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11  (Rp 200.000,00 x 11)                 Rp 2.200.000

PTKP sebenarnya: 11 x (Rp 24.300.000 / 360)           Rp    742.500

Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11                       Rp 1.457.500

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11

5% x Rp 1.457.500,00                                                 Rp      72.875,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10       Rp                 0,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11   Rp      72.875,00

 

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Sentot sebesar:

Rp 200.000,00 – Rp 72.875,00 = Rp 127.125,00

 

Misalkan Sentot bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke – 12 adalah sebagai berikut :

hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari                                                                 Rp    200.000,00

PTKP sehari

untuk WP sendiri (Rp 24.300.000 : 360)                     Rp      67.500,00

Penghasilan Kena Pajak                                              Rp    132.500,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 132.500,00                                                    Rp          6.625,00

Sehingga pada hari ke-12, Sentot menerima upah bersih sebesar:

Rp 200.000,00 – Rp 6.625,00 = Rp 193.375,00

 

  1. Upah satuan

Contoh :

Beni (TK/0) adalah seorang pekerja yang ikut terlibat dalam sebuah proyek di sebuah satker. Upah yang dibayar adalah berdasarkan jumlah unit satuan yang diselesaikannya yaitu Rp. 75.000/buah, serta dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari) diselesaikan sebanyak 24 unit dengan upah Rp. 1.800.000, dibayarkan di akhir minggu Maret  2013.

Maka :

 

  1. Upah borongan

Contoh : akhir Juni 2010 Romi memperoleh upah borongan atas pengerjaan sebuah proyek yang dilakukan selama 2 hari sebesar Rp. 450.000

 

 

  1. Upah harian/satuan/borongan/honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tapi Dibayarkan Secara Bulanan

 

Wardi (K/0) : Bekerja di perusahaan elektronik dengan dasar upah harian dibayarkan bulanan.
Januari 2013, wardi bekerja 20 hari @ Rp 150.000

 

Upah Sehari Rp150.000
Upah Bulan Januari Rp3.000.000
Ph netto setahun Rp36.000.000
PTKP (K/0) Rp26.325.000
Ph Kena Pajak Rp 9.675.000
PPh Pasal 21 setahun = 5% x 9.675.000 = Rp483.750
PPh Pasal 21 sebulan = 1/12 x 483.750 = Rp40.312

 

 

4.4  PPh 21 atas honor

 

Honor yang dibayarkan oleh Bendaharawan Pemerintah dapat diberikan kepada 2 (dua) pihak, yaitu kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dan kepada non PNS. Pembayaran honor kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dipotong PPh pasal 21 dan bersifat final.   Pengenaan PPh 21 atas pembayaran honor atau penghasilan lainnya di luar penghasilan yang rutin diterima kepada para pejabat negara, PNS, TNI dan POLRI yang didanai dari APBN/APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010. Pengenaan tarif PPh pasal 21 atas penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

 

No Golongan PNS/TNI/POLRI Tarif PPh pasal 21 (final)
1 Pejabat Negara/Golongan IV/Perwira Menengah dan Tinggi/Komisaris Polisi/  dan pensiunannya 15%
2 Golongan III/Perwira Pertama dan pensiunannya 5%
3 Golongan I dan II/Tamtama dan Bintara 0%

 

Pembayaran honor kepada penerima penghasilan yang ber-status bukan PNS dikelompokan menjadi tiga, yaitu :

  1. Honor untuk kelompok bukan pegawai, diantaranya pengajar, tenaga ahli, pembawa acara, penyuluh, peneliti, pemberi jasa dalam segala bidang, dll

–       Honor yang bersifat tidak berkesinambungan : PPh pasal 21 yang dipotong adalah tarif normal (sesuai tarif PPh pasal 17 UU PPh) atas 50% dari jumlah honor yang diterimanya.

–       Honor yang bersifat berkesinambungan : PPh pasal 21 yang dipotong adalah tarif normal (sesuai tarif PPh pasal 17 UU PPh) atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto.  Adapun jika si penerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari tempat lainnya maka besarnya penghasilan bruto adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan.

  1. Honor untuk pegawai tidak tetap

PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan kena pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP

  1. Honor untuk Subjek Pajak orang pribadi Luar Negeri

Honor yang dibayarkan kepada penerima penghasilan yang merupakan subjek pajak luar negeri dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif yang sesuai dengan tax treaty/P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda).

 

Contoh (1) PPh pasal 21 atas honor :

 

Bendaharawan sebuah universitas negeri ABC di Bandung pada bulan Nopember 2011 membayar honor atas sebuah kegiatan kepada pihak-pihak berikut ini :

  1. Profesor Dudung (PNS, guru besar Universitas Negeri SRI Jakarta) sebesar Rp. 7.000.000
  2. Profesor Dadang (PNS, guru besar Universitas Negeri ABC) sebesar Rp. 5.000.000
  3. Mr. John Terry (pembicara tamu dari negara Eropa) sebesar Rp. 10.000.000
  4. Tn. Supardi Lee (non PNS, pembicara tamu) sebesar Rp. 5.000.000
  5. Tn. Beni (PNS, dosen golongan IIId) sebesar Rp. 3.000.000
  6.   Ny. Reni (PNS, staf universitas negeri ABC, golongan IId, sebesar Rp. 1.000.000

 

Maka penghitungan PPh atas honor yang dibayarkan kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah sebagai berikut :

 

No Penghitungan PPh Jumlah PPh (Rp) Jenis PPh
15% x Rp. 7.000.000 1.050.000 PPh pasal 21
15% x Rp. 5.000.000 750.000 PPh pasal 21
20% x Rp. 10.000.000 2.000.000 PPh pasal 26
5% x 50% x Rp. 5.000.000 125.000 PPh pasal 21
5% x Rp. 3.000.000 150.000 PPh pasal 21
0% x Rp. 1.000.000 0 PPh pasal 21

 

Contoh (2)

 

PPh pasal 21 atas honor diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan :

 

Sebuah Kantor Pelayanan Pajak Pratama membayar fee sebesar Rp. 5.000.000 kepada Fadil atas jasa perbaikan beberapa komputer.

Jika Fadil memiliki NPWP :

PPh pasal 21 terutang adalah : 5% x 50% x Rp. 5.000.000 = Rp. 125.000,00

Jika Fadil tidak memiliki NPWP :

PPh pasal 21 terutang adalah : 5% x 120% x 50% x Rp. 5.000.000 = Rp. 150.000,00

 

 

Contoh (3)

PPh pasal 21 atas honor diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan, serta menerima penghasilan lainnya    :

 

Dr. Halim adalah seorang dokter berstatus bukan PNS, menerima penghasilan dari sebuah Rumah Sakit Umum daerah kota X.  Dr. Halim yang telah ber-NPWP ini juga menerima penghasilan dari beberapa Rumah Sakit swasta. Berikut rincian penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak RSUD, dari masa Januari sd Juni :

 

Bulan (tahun 2011) Jumlah Honor (Rp.)
Januari 30.000.000
Pebruari 30.000.000
Maret 25.000.000
April 40.000.000
Mei 45.000.000
Juni 25.000.000

 

 

Contoh (4)

PPh pasal 21 atas honor diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan, namun tidak menerima penghasilan lainnya   :

 

Puspa SE, Ak. Seorang pengajar STAN Kementerian Keuangan RI,  tidak berstatus sebagai PNS, status masing single dan telah ber-NPWP.  Puspa hanya menerima penghasilan dari STAN

Bendahara STAN telah membayar honor kepada Puspa untuk masa Januari sampai dengan April 2013, sbb :

 

Bulan (tahun 2013) Jumlah Honor (Rp.)
Januari 5.000.000
Pebruari 4.500.000
Maret 4.800.000
April 5.100.000

 

Penghitungan PPh pasal 21 adalah sbb :

 

Contoh (5) PPh pasal 21 atas honor diterima oleh pegawai tidak tetap :

Sebuah kantor pemerintah membayar beberapa jenis penghasilan sbb :

  1. Honor Arman (satpam) status K/2 sebesar Rp. 1.500.000/bulan
  2. Honor Handi (cleaning service) status (TK/0) sebesar Rp. 1.200.000/bulan

Maka

No PTKP Ph kena pajak =Honor – PTKP bulanan PPh pasal 21
K/2 = Rp. 2.531.250/bulan   1.500.000 –2.531.250 0
TK/0 = Rp. 2.025.000/bulan 1.200.000 – 2.025.000 0

 

 

4.5  PPh 21 atas hadiah

 

Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas hadiah adalah hadiah yang bersifat kegiatan atau penghargaan.  Hadiah yang bersifat undian merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4(2) bersifat final.

Pengenaan PPh pasal 21 atas hadiah menggunakan tarif PPh pasal 17 atas jumlah hadiahnya atau atas jumlah penghasilan bruto (tanpa pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP)

PPh pasal 21 atas hadiah = tarif PPh pasal 17 UU PPh X jumlah hadiah

 

Contoh (1) :

Bendahara sebuah Kementerian memberikan hadiah kepada Amir (telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai pemenang pertama lomba pembuatan slogan sebesar Rp. 60.000.000.

 

Penghitungan PPh pasal 21 :

5%   X  Rp.  50.000.000 =  2.500.000

15%   X   Rp.  10.000.000 =  1.500.000 +

PPh pasal 21 terutang          4.000.000

 

Contoh (2) :

Bendahara sebuah Kementerian memberikan hadiah kepada Nasri (belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai juara pertama tenis meja dalam pertandingan olahraga antar penyandang cacat  sebesar Rp. 5.000.000.

 

Penghitungan PPh pasal 21 :

5%  X 120%   X  Rp.  5.000.000 =  Rp. 300.000

 

Tue, 11 Feb 2014 @23:41

Tags: pph 21 bendahara pemerintah

 

Advertisements

Tambahkan pemikiran Anda di sini… (opsional)

Buah simalakata

Bitcoin merupakan sebuah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, komoditas yang dijuluki mata uang virtual ini beberapa waktu belakangan telah digandrungi oleh sejumlah masyarakat Indonesia, salah satu halnya mungkin dipicu oleh tingkat return yang diperoleh dari investasi ini dapat mencapai 100% lebih.

Namun apakah bitcoin layak untuk dijadikan instrumen investasi? mungkin ini dapat dijadikan referensi 🙂

Melihat Masa Depan Bitcoin

View original post

Prospek Ekonomi di Tahun Politik

Home » Prospek Ekonomi di Tahun Politik
Author:

PROF FIRMANZAH PhD Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Di berbagai kesempatan, sejumlah investor, baik dalam maupun luarnegeri, bertanya kepada saya mengenai ekonomi Indonesia di tahun politik 2014.

Fokus perhatian mereka terpusat pada sejumlah hal. Pertama, apakah Indonesia akan mampu mempertahankan kinerja ekonomi di saat dinamika politik tinggi? Kedua, bagaimana keberlanjutan program-program pembangunan yang tengah berjalan, terutama pembangunan infrastruktur dan sektor riil? Ketiga, apakah transisi kepemimpinan dapat menjamin stabilitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus dipertahankan?

Ketiga pertanyaan besar ini merangkum perhatian khusus banyak pihak, bagaimana ekonomi Indonesia berjalan di tengah kontestasi politik, sementara tantangan dari perekonomian global juga masih akan terus terjadi. Tahun 2014 merupakan tahun krusial bagi Indonesia dan mengingatkan kita pada bagaimana ekonomi Indonesia di tahun politik, yaitu 1999, 2004, dan 2009.

Meski secara detail ketiga periode tersebut memiliki karakteristik unik bila dibandingkan dengan 2014, terdapat sejumlah tren dan arah kesamaan kondisi, di antaranya pembangunan ekonomi dijalankan di tengah persaingan politik. Bahkan bila dibandingkan dengan 2009, situasi 2014 memiliki kemiripan, yaitu satu tahun sebelumnya ekonomi nasional menghadapi tantangan yang bersumber dari lingkup eksternal.

Bila pada 2009 kita fokus untuk memitigasi dampak krisis subprime-mortgage, pada 2014 ekonomi kita juga masih harus memitigasi risiko gejolak pasar keuangan dunia akibat pengurangan stimulus moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Secara umum ekonomi Indonesia satu tahun jelang Pemilu 2014 semakin menunjukkan resiliensi. Pertumbuhan ekonomi 2013 diperkirakan berada dalam rentang 5,7-5,8%.

Produk domestik bruto (PDB) nominal pada 2013 mencapai lebih dari USD946 miliar. Rasio defisit fiskal terhadap PDB tetap terjaga sehat di bawah 3%. Realisasi investasi diperkirakan melampaui Rp390 triliun. Inflasi 2013 sebesar 8,38% jauh lebih kecil dibandingkan dengan inflasi di mana pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)bersubsidi pada 2005, yaitu 17% dan di 2008 sebesar 11%.

Cadangan devisa juga semakin kuat dan mencapai USD99,4 miliar. Sementara kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi, meskipun melambat,masih menunjukkan peningkatan signifikan. Pencapaian ini akan menjadi modal berharga bagi ekonomi Indonesia menghadapi tahun politik 2014.

Untuk memahami bagaimana ekonomi di tahun politik ada baiknya kita melihat apa yang terjadi pada periode pemilu sebelumnya, yaitu 1999, 2004, dan 2009. Sejumlah data ekonomi menunjukkan kinerja ekonomi nasional cenderung tumbuh positif di tahun pergantian kepemimpinan nasional. Tahun 1999, pascapertumbuhan minus 13,8% di 1998 akibat krisis multidimensi, pertumbuhan ekonomi kembali positif menjadi sebesar 0,79%.

Bahkan pertumbuhan konsumsi di triwulan II dan III di masa Pemilu 1999 tercatat tertinggi pascakrisis 1998 dan mencapai di atas 7%. Aktivitas penyelenggaraan Pemilu 1999 telah memberi andil besar pada peningkatan konsumsi sepanjang periode tersebut. Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang tahun tumbuh positif 70% secara agregat.

Begitu juga Pemilu 2004 dengan tantangan yang berbeda mengingat beberapa bulan setelah transisi kepemimpinan terjadi bencana tsunami Aceh dan beberapa bencana alam lainnya. Tahun 2004 merupakan periode penataan kelembagaan dan peletakan fondasi perekonomian nasional yang kokoh. Sepanjang 2004, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,13%.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi, kecuali pertambangan dan penggalian dengan variasi pertumbuhan 7–12%. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, ekspor-impor, dan pembentukan modal tetap menjadi katalis pertumbuhan sepanjang 2004. IHSG juga mengalami kenaikan sepanjang 2004 sebesar 46%. Di tahun 2009 atau pascakrisis global 2008, ekonomi nasional masih dapat mempertahankan kinerja positif, termasuk di saat digelarnya pemilu.

Pertumbuhan ekonomi masih dapat dipertahankan positif di level 4,6%. Pendapatan per kapita 2009 mampu ditingkatkan menjadi 23,6 juta dibandingkan 10,4 juta di 2004. Cadangan devisa di akhir 2009 melonjak hingga mencapai USD66,1 miliar atau dua kali lipat dari 2004, USD36 miliar. IHSG sepanjang 2009 tumbuh hingga 87%.

Konsumsi rumah tangga, investasi, dan sektor industri sepanjang 2009 menjadi katalis yang mempertahankan pertumbuhan positif di tengah tertekannya ekonomi dunia pasca-2008. Lantas bagaimana dengan ekonomi Indonesia di tahun 2014? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet paripurna, Kamis (16/ 1), telah menginstruksikan dua hal penting yang menjadi prioritas ekonomi di tahun 2014.

Pertama, pentingnya menjaga stabilisasi harga, terutama pangan dan memastikan kecukupan pasokannya. Kedua, arah pembangunan nasional tetap mengedepankan upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan sekecil mungkin angka pengangguran. Sementara pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dan sektor riil akan terus dipercepat untuk meningkatkan daya saing nasional.

Terkait dengan memitigasi munculnya gejolak di pasar keuangan dunia, saat ini Indonesia memiliki kelengkapan kelembagaan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil terus melakukan koordinasi sekaligus simulasi atas semua kemungkinan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Sejumlah mekanisme koordinasi yang berjalan baik seperti forum koordinasi stabilitas sistem keuangan dan komunikasi antarpimpinan lembaga negara telah memberikan andil sangat besar bagi pemantapan stabilitas ekonomi dan politik nasional. Penataan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus ditingkatkan.

Semakin baiknya koordinasi pusat-daerah tecermin dari keberhasilan pengendalian inflasi serta hal-hal lainnya, termasuk penanganan korban bencana alam yang akhirakhir ini terjadi. Kembali pada pertanyaan sejumlah kalangan di awal tulisan ini, sepertinya kita perlu optimistis, ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh positif di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2014.

Hal ini ditambah dengan realitas kedewasaan dan kematangan masyarakat Indonesia dalam berpolitik yang juga semakin tinggi. Saya juga optimistis, siapa pun pemimpin Indonesia yang akan terpilih memimpin periode 2014–2019 akan meneruskan capaian dan kinerja positif dari para pemimpin sebelumnya, sekaligus membenahi dan melengkapi hal-hal yang belum tuntas dan masih menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. 

Senin 20 Januari 2014
sumber: http://m.koran-sindo.com/node/360145

SALING BERBAGI

miniatur masjid source exposedigitalphoto.blogspot.com

Ada sebuah tradisi yang telah lama berlangsung mulai dari para buyut sampai keanak cucu yang masih dilangsung dalam menyambut malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dibulan dipropinsi Riau. Tradisi itu dinamakan “tradisi lampu colok”. Sedikit penjelasan ,kata “colok” memiliki arti yang berbeda disini untuk beberapa pengertian.

Dalam masyarakat melayu “colok” bisa disama artikan dengan pelita,yaitu sebuah alat penerangan yang menggunakan minyak tanah dan sumbu kompor.Dahulu lampu colok ini digunakan untuk penerangan dirumah-rumah sebelum berkembangnya listrik. Tradisi ini adalah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Riau selain dalam rangka untuk memperingati malam Lailatul Qadar dan penyambut takbir lebaran juga digunakan sebagai wadah untuk menambah silaturrahmi karena dalam festival ini biasanya setelah selesai sholat taraweh,masyarakat berbondong-bondong melihat hiasan hiasan lampu colok yang disusun rapi membentuk miniatur atau sketsa-sketsa yang Indah (Lazimnya miniatur masjid dan Lafadz Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW ).

View original post 175 more words

SALING BERBAGI

Petani Indonesia itu bukan petani bodoh, petani Indonesia bukan petani malas, petani Indonesia itu bukan petani biasa.

PETANI INDONESIA ITU LUAR BIASA

Mungkin anda bukan terlahir dari keluarga petani.Tetapi jerih payah petani ditanah air ini harus kita hargai.Betapa tidak dimulai dari berkokoknya ayam yang melihat datangnya fajar para petani telah bangun bersiap untuk pergi kesawah ,keladang maupun kebunnya. Menanam benih-benih padi,lebaynya saya bisa katakan benih padi ini adalah benih kehidupan,Kalau bukan karena para petani ini mungkin kita tidak akan bisa menikmati nasi diatas meja makan saat makan siang maupun makan malam.

Sayang seribu sayang,nasib petani ditanah air kita semakin suram,kehidupan petani semakin miskin.Berbagai program-program penyuluhan pertanian hanya sebatas program tanpa adanya implementasi nyata.Masih banyak petani-petani yang hidup dengan pendapatan rata-rata Rp300.000,00,- perbulan.

View original post 522 more words

SALING BERBAGI

Ayo Berbahasa Indonesia

           Indonesia terkenal dengan bangsa yang memiliki banyak suku dan bahasa. Dengan adanya semboyan “BHINEKA TUNGGAL IKA” maka seluruh bahasa-bahasa yang tersebar di Indonesia dapat dipersatukan oleh satu bahasa yaitu BAHASA INDONESIA.Namun, pada kenyataan penggunaan bahasa Indonesia sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan formal maupun informal masih banyak terjadi kesalahan.

           Dalam kehidupan berbahasa harus diperhatikan dua aspek utama yaitu pemakai dan pemakaiannya. Tidak mungkin seorang penulis puisi menggunakan gaya penulisan seorang jurnalis berita yang nota benenya menggunakan bahasa ilmiah dan menggunakan bahasa formal.

Timbul pertanyaan !
Kenapa harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar?

     Penggunaan Bahasa Indonesia sangat penting. Kesalahan dalam penggunaannya akan berakibat fatal, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kasus Vicky Prasetyo mantan tunangan Zaskia Gotik yang salah memakai kosakata. Berikut ini transkip perkataan dari Vicky Prasetyo saat diwawancara.

Di usiaku saat ini ya twenty nine…

View original post 599 more words

SALING BERBAGI

BE SMART CUSTOMER!!!

 

Konsumen adalah individu maupun kelompok yang melakukan pembelian , penggunaan maupun pemanfaat terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen.

Sebagai konsumen hendaknya kita dituntut untuk pintar dan kritis.Pintar disini maksudnya kita harus mengetahui untuk apa barang yang kita beli atau manfaat dari barang yang kita beli.Kritis maksudnya kita harus jeli dan teliti terhadap barang-barang yang ditawarkan.

Aktivitas seorang konsumen yang berkaitan dengan pencarian , pemilihan, pembelian, penggunaan serta evaluasi terhadap produk atau jasa yang dibeli disebut sebagai perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini  dijadikan sebagai riset pemasaran oleh perusahaan-perusahaan,dimana sebuah perusahaan bisa menentukan kapan dan dimana produknya akan didistribusikan.

Lantas Bagaimanakah dengan perilaku konsumen di tanah air ini?

View original post 786 more words


            Guyuran hujan di sore hari kala itu, Rabu, 13 November 2013 pukul 14.00 WIB, tidak sedingin hawa kekhawatiran yang menusuk kalbu sebagian besar warga Pondok Cina di daerah subsetting saya. Bukan saja kekhawatiran akan rezeki yang setiap hari dicari oleh para warga melalui berbagai usaha mereka masing-masing, namun lebih pada kekhawatiran akan gertakan PT. KAI (PT. Kereta Api Indonesia) agar para warga di daerah subsetting saya (gang di sebelah timur – belakang Stasiun Pondok Cina; antara lahan parkir mobil di Stasiun Pondok Cina hingga Depok Town Square) segera pindah dari Pondok Cina paling lambat minggu ketiga Desember 2013, dengan dijanjikannya pemberian uang kompensasi sebesar Rp. 250,000 per m2 luas tanah dan bangunan setiap rumah warga.

Daerah subsetting saya semakin hari semakin sepi, baik sepi akan para pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor yang melewati jalanan di daerah tersebut maupun sepi akan para warga yang tinggal atau menghuni rumah di daerah tersebut, yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya warga yang telah pindah dari Pondok Cina, tidak terkecuali rumah Ketua RW. 08 yang sudah tidak berpenghuni. Bahkan, rumah-rumah di samping Depok Town Square sedikit-demi-sedikit sudah mulai dihancur-leburkan oleh pihak PT. KAI.

Sempat terlihat oleh saya seorang pria paruh baya yang menggunakan topi dengan kaos lengan panjang dan celana panjang memulung atau memungut puing-puing bangunan yang masih tersisa dan masih bisa beliau manfaatkan dari reruntuhan hasil penghancuran tersebut, bahkan hingga turun ke dalam sungai kecil yang begitu hitam warna airnya (karena terdapat banyak sampah di dalamnya) di antara rumah-rumah tersebut. Beliau menggunakan gerobak berwarna putih untuk mengangkut puing-puing

Sempat pula terlihat oleh saya beberapa pria menghancurkan bagian-bagian bangunan yang masih tersisa secara manual (menggunakan semacam benda tumpul di tangan). Dengan rasa penasaran yang menjalar di hati, saya pun memberanikan diri bertanya kepada salah seorang pemuda di sana, “Wah, Mas, kenapa ini semua dihancurkan, ya? Ada penggusuran ya, Mas?” Lalu dengan sigap beliau “melempar” pertanyaan saya tersebut dengan berkata, “Wah, saya gak tau, Mbak. Coba tanya ke Mas ini saja yang lebih berwenang.” Ketika saya membalikkan badan saya untuk melihat orang yang telah ditunjuk oleh pemuda tersebut, seorang pria berambut cepak yang mengenakan kaos berwarna jingga (orange) bertuliskan PT. KAI di samping kiri dadanya dan celana selutut menghampiri saya dengan wajah tanpa senyuman. Setelah pria tersebut bertanya dengan tegas kepada saya, “Ada apa ya, Mbak?” Saya pun menjawab, “Gak, Pak, saya sudah lama gak lewat sini terus belum tahu kalau ada penggusuran. Penggusurannya dari PT. KAI ya, Pak?” Lalu, beliau segera menjawab, “Gak tahu saya, Mbak.” Merasa tiada lagi celah terbuka untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk mengenai penggusuran rumah-rumah para warga di daerah subsetting saya, saya pun segera mengucapkan terimakasih kepada pria tersebut kemudian beranjak pergi.

Sebelumnya, saya sempat mampir ke sebuah toko pernak-pernik di samping Rahayu Cell milik kakak dari Ibu Nunuk. Saya melihat barang-barang yang dipajang di sana, seperti gelang, kertas kado, kartu ucapan, boneka, lampu meja, celengan, dan sebagainya. Saya membeli 3 (tiga) buah gelang yang di-bundling seharga Rp. 10,000 untuk saya dan 2 (dua) teman saya pakai nantinya. Ketika saya mencoba memakai salah satu gelang tersebut, simpul talinya tidak sengaja lepas sehingga gelang tersebut pun tidak bisa dipakai lagi. Melihat kejadian tersebut, seorang wanita berkaos abu-abu dan (rambutnya) berkuncir kuda yang sedang menjaga toko tersebut pun dengan senang hati menukarnya dengan gelang baru yang belum rusak atau masih dalam keadaan baik, tanpa perlu saya membayar lagi. Wanita tersebut cukup ramah kepada saya. Namun, terdapat hal yang menyayat hati saya ketika itu, bahwa sedari saya datang mengunjungi toko tersebut, anak perempuan cantik sedang bermain hujan di depan toko menggunakan payung. Anak tersebut berumur sekitar 6 (enam) tahun. Ketika saya menyapa anak tersebut dan menanyakan namanya, ia hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Selama saya melihat barang-barang yang dipajang di sana, wanita yang sedang menjaga toko tersebut sempat terlihat mencari sesuatu di atas meja display di depan tokok lalu berkata kepada anaknya dengan nada tinggi, “Eh, obat gw mana? Lo ilangin lagi, ya, obat gw? Dasar anak monyet emang, lu.” Padahal saya lihat, anak tersebut tidak mengerti perkataan wanita tersebut dan hanya diam termangu melihat wanita tersebut berteriak kepadanya. Ketika wanita tersebut menghampirinya, anak tersebut lari membawa payungnya ke arah Depok Town Square.

Setelah saya keluar dari toko pernak-pernik tersebut, saya disapa oleh Pak Marsino, pemilik usaha CiLok “Putuwijoyo 01” di Pondok Cina, yang sedang membawa secangkir kopi panas di tangan kanannya yang beliau beli di warung kopi di seberang toko pernak-pernik tersebut. Pak Marsino yang sedang menggunakan seragam kerjanya (bertuliskan “Putuwijoyo 01” di belakang punggungnya) lengkap dengan topi dan senyum khasnya menyapa saya dengan berkata, “Masih ingat, Mbak, dengan saya?” Saya pun menjawab, “Wah, Pak, masih, dong. Hehe. Kok Bapak jaga di (toko) sini, ya? Mas Ahmad ke mana, ya?” Lalu Pak Marsino yang terlihat sambil menggunakan handphonenya untuk mengetik sesuatu pun berkata, “Iya, Mas Ahmad lagi pulang kampung. Kangen keluarga, katanya. Udah sekitar 3 (tiga) bulanan Dia di sini.” Pak Marsino pun cerita bahwa setelah penggusuran oleh PT. KAI beliau tetap berjualan CiLok di Pondok Cina tersebut, dengan memindahkan gerobaknya ke halte di sisi samping rel kereta api (di belakang Depok Town Square).

Hari Senin, 18 November 2013, saya kembali menyusuri jalan di Pondok Cina pada pukul 09.30 WIB. Pagi yang cerah nan terik akan sinar sang surya kala itu, menemani saya dan orang-orang yang berlalu-lalang di daerah Pondok Cina tersebut. Cukup terkejut saya ketika di depan toko buku dekat Stasiun Pondok Cina, Pak Asan (pemilik warung kelontong di daerah subsetting saya) menyapa saya, “Wah, Mbak, masih pengamatan ke sini, ya?” Lalu saya menjawab, “Haha iya nih, Pak.” Pak Asan kemudian bercerita bahwa sudah banyak rumah di dekat Depok Town Square yang ditinggalkan penghuninya lalu dihancurkan oleh pihak PT. KAI. Pak Asan sendiri berencana untuk langsung pindah bersama keluarganya ke daerah Kukusan-Teknik setelah melangsungkan pernikahan adiknya pada tanggal 1 Desember 2013 di depan rumah Pak Asan di Pondok Cina. Pak Asan mengundang saya dan teman-teman saya (yang memang selama pengamatan MMI (Manusia dan Masyarakat Indonesia) sering mengunjungi rumah Pak Asan untuk mewawancara beliau) untuk datang ke acara pernikahan adiknya tersebut. Saya menyanggupinya dengan syarat tidak diharuskan “menyumbang lagu” dangdut. Tidak hanya itu, Pak Asan pun mempersilahkan saya dan teman-teman saya untuk kelak berkunjung ke rumahnya di daerah Kukusan-Teknik serta memberikan nomor handphonenya kepada saya.

Pak Asan juga bercerita kepada saya bahwa beliau berencana kerja menjadi guru silat seperti yang pernah beliau lakukan beberapa tahun yang lalu ataupun satpam. Beliau ckup khawatir bahwa bila beliau menjadi guru silat kembali, beliau belum bisa mengatur waktu. Karena biasanya akan ada murid yang meminta beliau mengajar secara privat. Beliau bekerja tidak semata-mata untuk mencari uang, namun juga untuk turut melestarikan budaya Indonesia, terutama budaya silat Betawi. Beliau sempat menawarkan saya untuk belajar silat dengan beliau, namun saya menolaknya karena saya tidak ingin belajar silat.

Pak Asan pun bercerita bahwa sebagian dari uang kompensasi yang dijanjikan oleh PT. KAI kepada para warga Pondok Cina yang digusur telah diberikan, dan sebagian lainnya akan diberikan di akhir November 2013 nanti. Pak Asan sempat menyayangkan Ketua RW. 08 yang sudah pindah terlebih dahulu, karena dianggap Ketua RW. 08 tersebut tidak berhasil mengadvokasi aspirasi para warga yang tidak ingin digusur PT. KAI.

Ketika itu, Pak Asan dengan motornya yang dimodifikasi untuk dapat mendistribusikan barang-barang dagangannya sebenarnya sedang mengantar pesanan minuman-minuman ringan (dalam satuan dus) dan LPG ke warung-warung di daerah Pondok Cina yang telah menjadi pelanggan tetapnya, seperti yang beliau lakukan setiap hari. Dulu beliau pernah mendistribusikan barang-barang dagangannya ke kantin-kantin di UI (Universitas Indonesia), namun hal tersebut tidak dilakukannya lagi karena beliau tidak ingin merasakan macet di UI (Universitas Indonesia).

Setelah kami mengakhiri pembicaraan, saya kembali berjalan menelurusi jalanan di daerah Pondok Cina. Terdapat 2 (dua) orang pemulung sampah kala itu yang sedang duduk di pinggir jalan dengan karung sampah berada di samping tubuh mereka masing-masigng. Salah seorang dari mereka yang mengenakan topi dan baju atasan hitam, merokok di bawah pohon rindang. Salah seorang lainnya yang mengenakan topi dan baju atasan putih, terlihat duduk di seberang pria yang mengenakan topi dan baju atasan hitam tersebut. Pria yang mengenakan topi dan baju atasan putih tersebut terlihat diam membisu dengan pandangan kosong ke arah jalanan di depannya.

Ketika tiba di daerah subsetting saya, saya memutuskan untuk duduk di seberang warung nasi Priangan untuk mengamati sekeliling saya. Ternyata belum ada warga di daerah subsetting saya tersebut yang pindah rumah. Kemudian, terdapat seorang pria yang menggunakan topi dan kaos berwarna coklat muda sedang berjalan dengan mendorong troli kecil (yang biasa digunakan untuk memindahkan LPG) melewati saya menuju ke warung kopi teresebut. Saat saya tersenyum kepada pria tersebut, beliau pun membalasnya dengan tersenyum ramah kepada saya dan berkata, “Ngapain, Mbak?” Saya pun menjawab sekedarnya, “Hanya duduk-duduk di sini, Pak, berteduh sebentar (di bawah pohon rindang). Hehe.” Terlihat pula wanita pemilik warung kopi di seberang toko pernak-pernik sedang melayani seorang pembeli. Toko pernak-pernik itu sendiri terlihat tidak ada orang yang menjaganya. Namun, berdasarkan pengalaman saya, seorang wanita yang biasa menjaga toko pernak-pernik tersebut berada di balik lemari kaca di bagian belakang toko, dan baru muncul ketika ada pembeli yang memasuki tokonya tersebut. Sayangnya, tiada satu pun orang yang menjaga toko Rahayu Cell dan gerobak CiLok “Putuwijoyo 01” ketika saya melakukan pengamatan tersebut. Beberapa menit kemudian, terdapat seorang wanita berkemeja biru yang juga mengenakan celana jeans panjang dan topi bersama seorang anak laki-laki yang mengenakan kaos dan celana untuk bermain sepakbola, mengamen melewati daerah subsetting saya dari arah Stasiun Pondok Cina, dengan pembagian tugas wanita tersebut membawa alat pemutar lagu serta anak laki-laki tersebut membawa sebuah kantong bekas bungkus permen untuk meminta uang kepada setiap orang yang dilewati mereka. Ketika melewati warung kopi, toko pernak-pernik, serta toko Rahayu Cell, kedua pengamen tersebut mendapatkan hasil mengamen (berupa uang) yang nihil. Namun sang anak laki-laki berhasil mendapat uang ketika meminta kepada para pengunjung warung nasi Priangan. Tertangkap mata oleh saya kala itu seorang wanita pemilik warung nasi Priangan sedang melayani banyak pembeli, baik para pembeli yang makan langsung di warung tersebut maupun yang membawa makanannnya setelah dibungkus. Beberapa menit kemudian, terlihat seorang pria penjual kerupuk keliling menghampiri wanita pemilik warung nasi Priangan kamudian mengambil tempat kerupuk yang ada di meja-meja warung nasi Priangan untuk diisi kerupuk. Di bengkel (tambal ban dan tiup angin) kecil di samping kanan warung nasi Priangan, terlihat begitu sepi dari luar. Padahal dalam pengamatan-pengamatan yang telah saya lakukan sebelumnya, teras rumah di belakang bengkel tersebut sering terlihat ramai oleh para wanita beserta anak-anak mereka yang sedang mengobrol dan bermain bersama.

Lara yang menusuk kalbu beberapa warga Pondok Cina sehubungan dengan penggusuran yang dilakukan oleh PT. KAI, ternyata tidak (terlihat) dirasakan oleh para warga yang menghuni warung kopi, toko pernak-pernik, hingga rumah Pak Asan tersebut. Harapan terus saya gaungkan agar seluruh warga Pondok Cina yang pindah rumah kelak akan mendapat penghidupan yang lebih baik lagi bersama keluarga mereka masing-masing di tempat tinggal barunya.

Seputar Pajak di Indonesia

Pada SPT Masa PPN terdapat pilihan yang mesti kita isi dalam melaporkan SPT Masa PPN, jika jumlah Pajak Masukan yang kita miliki jumlahnya lebih besar dengan Pajak keluaran yang kita pungut.

Bagaimana sebaiknya kita menentukan pilihan tersebut:

Kebijakan perusahaan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil apakah akan memilih restitusi atau memilih kompensasi.

Sebagian perusahaan akan memilih kompensasi dengan pertimbangan sbb:

  • jumlah kelebihan PPN nilainya tidak material.
  • Belum siap dilakukan pemeriksaan, jika melakukan restitusi.

Sementara perusahaan yang memilih restitusi dengan alasan:

  • Kelebihan pembayaran PPN sangat diperlukan untuk likuiditas perusahaan
  • sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan jika ada permintaan pemeriksaan dari kantor pajak.

dan sebagian perusahaan melaporkannya bukan berdasarkan pertimbangan yang ada di atas.

Bagaimana sebaiknya kita melaporkan SPT masa PPN sehingga kita tidak begitu direpotkan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh kantor pajak. Sebagian perusahaan yang sudah menjalankan fungsi bagian pajaknya akan melakukan manajemen pelaporan spt masa ppn. Rentang pelaporan Pajak Keluaran dan…

View original post 71 more words

Pinarta's Blog

Investment & Indonesia Capital Market

harikaryo

Just another WordPress.com site

Djunijanto Blog

Arek Soeroboyo, Bisa!!!

Pak Guru Bambang's Weblog

BERANILAH TAMPIL BEDA

eunchasiluets

Saatnya Ngampus Bukan Sekedar Status

desywu

My Garden of Words and Thoughts

Indra Putranto

Professional Training and Engineering

ilmu SDM

Rethinking Possibilities, Unleashing Human Potentials

Soldier of Fortune

Into a World of Illusion

ERIK KAKTUS Green Souvenir @ Merchandise

Green Souvenir for Green Wedding and Green Party, Green Campaign Party...

%d bloggers like this: